SIMALUNGUN — Kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, pukul 19.00 WIB hingga selesai di Markas Markibong, Jalan Bandar Jawa, Perluasan Kampung Jawa, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Simalungun, berubah menjadi ruang kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari rasa keadilan sosial bagi rakyat kecil.
Film yang mengangkat suara dan penderitaan masyarakat Papua itu membuat sejumlah warga geram. Mereka menilai isi film tersebut bukan sekadar tontonan, melainkan potret nyata bagaimana negara dinilai gagal melindungi rakyatnya sendiri.
Dalam diskusi usai pemutaran film, warga secara terbuka menyebut pemerintah terlalu sibuk mengejar proyek dan kepentingan investasi, namun abai terhadap penderitaan masyarakat adat yang kehilangan tanah, ruang hidup, bahkan harga dirinya.
“Film ini membuka mata kami. Negara datang membawa pembangunan, tapi rakyat justru kehilangan tanah dan masa depan. Kalau rakyat terus ditekan demi proyek, lalu dimana letak keadilan itu?” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Warga menilai pendekatan pemerintah terhadap masyarakat Papua selama ini lebih mengedepankan kekuasaan dibanding dialog kemanusiaan. Kritik masyarakat adat kerap dianggap ancaman, sementara suara rakyat kecil terus dipinggirkan.
“Rakyat mempertahankan tanah disebut penghambat pembangunan. Tapi korporasi yang merusak alam justru diberi jalan. Ini ironi besar,” ungkap peserta nobar lainnya.
Tak sedikit warga yang menyebut film tersebut menjadi “cermin pemerintah yang dzalim”, karena memperlihatkan bagaimana masyarakat kecil harus berhadapan dengan kekuatan besar yang sulit dilawan.
Menurut mereka, pembangunan seharusnya tidak dilakukan dengan cara membungkam kritik atau mengorbankan hak masyarakat adat demi kepentingan ekonomi dan proyek strategis.
“Kalau negara benar hadir untuk rakyat, kenapa masih banyak masyarakat adat menangis kehilangan tanahnya? Kenapa suara mereka selalu kalah oleh uang dan kekuasaan?” tegas seorang tokoh pemuda dalam forum diskusi.
Warga juga menyoroti semakin sempitnya ruang kritik di tengah masyarakat. Mereka menilai suara-suara yang berbeda sering dicap provokatif, padahal kritik lahir karena rakyat merasa tidak lagi didengar.
Film “Pesta Babi” sendiri belakangan menjadi perbincangan publik karena dinilai berani mengangkat sisi gelap konflik sosial dan ketimpangan pembangunan di Papua yang jarang disuarakan secara terbuka.
Melalui kegiatan nobar tersebut, warga berharap pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan segera membuka ruang dialog yang lebih manusiawi terhadap masyarakat adat dan kelompok kecil yang selama ini merasa tersingkir.
“Jangan sampai negara hanya kuat kepada rakyat kecil, tapi lemah terhadap kepentingan besar. Kalau suara rakyat terus diabaikan, maka kemarahan sosial hanya tinggal menunggu waktu,” tutup warga.
(*)
