Simalungun, Sumatera Utara — Dugaan penyebaran proposal untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang disebut-sebut berasal dari lingkungan Kantor Camat Bandar kini mulai menuai pertanyaan publik.
Sorotan bukan semata-mata soal adanya proposal kegiatan 17 Agustus. Yang menjadi pertanyaan justru **legalitas, dasar penerbitan, mekanisme penyebaran, serta penggunaan nama dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam penggalangan dukungan atau dana dari pihak lain.**
Informasi yang diperoleh menyebutkan proposal tersebut diduga beredar dengan mengatasnamakan kegiatan peringatan 17 Agustus di wilayah Kecamatan Bandar. Nama Camat Bandar, Bapak Supardi,S.E, turut menjadi perhatian publik karena posisi camat merupakan bagian dari pemerintahan kecamatan.
Pertanyaannya sederhana namun penting: apakah pemerintah kecamatan diperbolehkan menyebarkan proposal permintaan bantuan untuk kegiatan 17 Agustus? Jika diperbolehkan, apa dasar hukumnya dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana atau bantuan yang diterima?
Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi momentum memperingati kemerdekaan justru menimbulkan kesan “ada pungutan berkedok proposal”apabila mekanisme dan pihak yang terlibat tidak dijelaskan secara terbuka.
Publik berhak mendapatkan kejelasan. Apalagi jika proposal tersebut ditujukan kepada perusahaan, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan membawa nama institusi pemerintahan.
Camat Bandar Supardi,S.E perlu memberikan penjelasan terbuka apakah proposal tersebut benar dikeluarkan atau disebarkan oleh Kantor Camat Bandar, siapa panitianya, apakah penggalangan tersebut bersifat sukarela, serta ke mana dan bagaimana bantuan yang terkumpul akan dipertanggungjawabkan.
Jika memang seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan bersifat sukarela, tentu tidak ada alasan untuk menutup informasi kepada publik. Sebaliknya, apabila terdapat penggunaan nama atau fasilitas pemerintahan untuk meminta sejumlah uang tanpa dasar yang jelas, maka persoalan tersebut patut mendapat perhatian lebih serius.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Camat Bandar Supardi serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proposal tersebut.
