SUMATERA UTARA, 21 AGUSTUS 2026 — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Sumatera Utara mengambil langkah strategis dengan membawa sejumlah persoalan mendesak di daerah ke dalam forum konsolidasi BEM SI Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang digelar secara daring, Kamis (20/8/2026).
Konsolidasi tersebut tidak sekadar menjadi forum pertukaran informasi antardaerah, tetapi menjadi ruang untuk memetakan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan respons serius, terukur, dan segera dari pemerintah.
Dalam forum tersebut, BEM SI Sumatera Utara memaparkan lima isu prioritas yang dinilai mencerminkan persoalan serius di tengah masyarakat, yakni: Penanganan bencana yang dinilai belum tuntas, termasuk persoalan banjir di Sibolga serta peristiwa bencana terbaru di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
Kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, yang dinilai membutuhkan investigasi dan evaluasi menyeluruh.
Maraknya peredaran narkotika di Sumatera Utara, yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan generasi muda serta membutuhkan pemberantasan hingga ke jaringan dan aktor utamanya.
Persoalan kesejahteraan petani, termasuk kondisi ekonomi dan berbagai problem struktural yang masih membebani masyarakat sektor pertanian.
Pemekaran Kabupaten Simalungun, yang hingga kini masih menjadi aspirasi masyarakat dan dinilai membutuhkan kejelasan mengenai arah serta tindak lanjut kebijakannya.
BEM SI: Pemerintah Jangan Hanya Hadir dengan Janji Koordinator Daerah Sumatera Utara, Sakhti Pati Alam, menegaskan bahwa kelima persoalan tersebut merupakan isu yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan membutuhkan respons konkret pemerintah.
“Pemerintah pusat dan daerah masih abai terhadap respons nyata. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji,” tegas Sakhti.
Menurutnya, mahasiswa tidak ingin persoalan masyarakat hanya berhenti pada rapat, pernyataan seremonial, maupun agenda koordinasi tanpa adanya penyelesaian yang dapat diukur.
BEM SI Sumatera Utara mendorong agar setiap persoalan tersebut ditangani melalui kebijakan yang memiliki target, indikator penyelesaian, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Policy Brief Jadi Alarm Kebijakan
Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumbagut, Ahmad Arya Attallah, menyampaikan bahwa hasil konsolidasi akan ditindaklanjuti melalui penyusunan policy brief yang memuat pemetaan persoalan, data pendukung, analisis kebijakan, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga legislatif.
“Policy brief ini akan menjadi alarm kebijakan. Jika para pemangku kepentingan masih gamang melangkah, maka dokumen itu akan kami jadikan fondasi untuk eskalasi aksi di tingkat daerah, bahkan hingga ke gerakan nasional,” tegas Arya.
Policy brief tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen early warning system terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Sumatera Utara.
BEM SI Sumbagut juga menilai bahwa pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk merespons sebelum persoalan berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
Dari Konsolidasi Menuju Aksi
Konsolidasi BEM SI Sumbagut menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak berhenti pada kritik, tetapi diarahkan untuk menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun demikian, apabila setelah policy brief disampaikan kepada pemerintah tidak terdapat respons dan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan transparan, maka eskalasi gerakan menjadi salah satu opsi yang akan dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan aksi di tingkat daerah hingga konsolidasi gerakan nasional.
BEM SI menegaskan bahwa penyampaian aspirasi akan ditempuh melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.
Pesan yang dibawa dalam konsolidasi tersebut sederhana tetapi tegas: persoalan rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar statistik dan bahan rapat.
Banjir membutuhkan penanganan nyata. Dugaan keracunan membutuhkan investigasi dan evaluasi. Peredaran narkotika membutuhkan pemberantasan hingga ke akar jaringan. Petani membutuhkan kebijakan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan.
Sementara aspirasi pemekaran membutuhkan kepastian mengenai proses dan arah kebijakannya.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Apakah lima isu tersebut akan dijawab dengan kebijakan konkret, atau kembali berhenti pada janji dan wacana?
BEM SI Sumbagut menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan memastikan suara masyarakat tidak berhenti di ruang konsolidasi.
Mahasiswa mengingatkan: ketika respons kebijakan terlambat, keresahan publik dapat berubah menjadi gelombang gerakan yang jauh lebih besar.
