Simalungun, Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Pulau Sumatera pada Jumat malam, 22 Mei 2026, menjadi salah satu peristiwa kelistrikan paling memalukan dalam beberapa tahun terakhir. Jutaan masyarakat di Sumatera Utara dan Aceh dipaksa hidup dalam gelap selama berjam-jam akibat lumpuhnya sistem transmisi interkoneksi listrik Sumatera.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.44 WIB itu bukan sekadar gangguan teknis biasa.
Ini adalah bukti nyata rapuhnya sistem kelistrikan nasional yang selama ini selalu diklaim “andal” oleh pihak PLN.
Faktanya, satu gangguan transmisi mampu membuat sebagian besar Pulau Sumatera lumpuh total.
PLN menyebut penyebab awal blackout dipicu cuaca buruk dan gangguan transmisi 275 kV yang mengakibatkan efek domino pada jaringan interkoneksi Sumatera.
Namun publik mempertanyakan:
Apakah sistem sebesar PLN memang sedemikian rapuh sehingga hujan dan gangguan transmisi saja dapat melumpuhkan jutaan pelanggan sekaligus?
Kalau benar satu titik gangguan bisa membuat satu pulau gelap gulita, maka yang bermasalah bukan sekadar cuaca, melainkan lemahnya sistem proteksi, buruknya mitigasi, dan minimnya kesiapan cadangan energi nasional.
Blackout ini berdampak brutal terhadap masyarakat. Di Sumatera Utara dan Aceh, aktivitas ekonomi lumpuh total. Rumah sakit, pelaku UMKM, pedagang makanan, jaringan internet, tower komunikasi, ATM, SPBU, hingga layanan publik terganggu. Banyak masyarakat tidak dapat berjualan, bahan makanan rusak akibat pendingin mati, jaringan pembayaran digital lumpuh, bahkan keamanan lingkungan terganggu karena penerangan jalan padam total.
Di berbagai daerah, masyarakat terpaksa bertahan dalam kondisi panas tanpa kipas dan air bersih karena pompa listrik mati. Banyak warga mengaku trauma apabila kejadian serupa terus berulang. Bahkan muncul keluhan keras di media sosial terkait lambannya pemulihan listrik dan minimnya informasi resmi dari PLN.
Yang paling menyakitkan bagi rakyat adalah kenyataan bahwa tagihan listrik tidak pernah terlambat ditagih, denda berjalan cepat, meteran bisa diputus tanpa kompromi, tetapi ketika jutaan pelanggan dirugikan akibat blackout, jawaban yang muncul hanya permintaan maaf dan alasan teknis.
Masyarakat menilai PLN terlalu sering berlindung di balik istilah “gangguan sistem”, “cuaca buruk”, dan “pemulihan bertahap”, tanpa pernah benar-benar membuka secara transparan akar masalah lemahnya infrastruktur kelistrikan nasional.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pelanggan memiliki hak untuk memperoleh tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Bahkan pelanggan berhak memperoleh kompensasi apabila terjadi gangguan yang melebihi standar mutu pelayanan.
Sayangnya, publik menilai aturan soal kompensasi sering hanya indah di atas kertas. Banyak masyarakat mengaku hampir tidak pernah benar-benar merasakan ganti rugi yang layak meskipun listrik padam berjam-jam bahkan hingga lebih dari sehari.
Fenomena blackout Sumatera ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat, Kementerian ESDM, dan PLN. Jangan sampai Indonesia berbicara soal mobil listrik, hilirisasi industri, dan transformasi digital, tetapi urusan paling dasar seperti menjaga pasokan listrik saja masih gagal total.
Ironisnya lagi, blackout terjadi justru ketika masyarakat sedang beraktivitas malam dan pelaku usaha sedang ramai bekerja. Ini memperlihatkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih jauh dari kata siap menghadapi gangguan besar.
Publik juga mendesak agar dilakukan audit independen terhadap sistem transmisi PLN di Sumatera. Sebab masyarakat berhak tahu apakah blackout ini murni faktor cuaca, kelalaian teknis, lemahnya perawatan jaringan, atau kegagalan manajemen sistem interkoneksi.
Jangan sampai rakyat terus dipaksa menjadi korban dari buruknya tata kelola infrastruktur energi negara.
Jika PLN bisa cepat menghitung tunggakan pelanggan, maka PLN juga harus cepat menghitung kerugian rakyat akibat blackout massal ini.
Karena ketika listrik padam di satu rumah, yang terganggu hanyalah kenyamanan. Tetapi ketika satu Pulau Sumatera blackout, yang lumpuh adalah ekonomi rakyat, keamanan masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, hingga kepercayaan terhadap negara itu sendiri.
(Jody)
