Simalungun, Pemerhati Hukum dan Kemasyarakatan, Mhd. Aliaman H. Sinaga, S.H menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Utara atas langkah penyegaran dan penataan organisasi di lingkungan Polda Sumatera Utara, khususnya terkait kepemimpinan Polsek Bandar Huluan dan Polsek Bosar Maligas, wilayah hukum Polres Simalungun.
Apresiasi ini tidak terlepas dari kritik dan aspirasi masyarakat yang sebelumnya kami sampaikan mengenai pentingnya kesesuaian nomenklatur jabatan, kepangkatan, serta beban tanggung jawab dalam kepemimpinan suatu kesatuan kepolisian.
Melalui Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor ST/8**/X/KEP/2026 tertanggal 11 November 2026, sebagaimana informasi mutasi yang kami terima, dilakukan penyegaran terhadap sejumlah pejabat di jajaran Polda Sumatera Utara.
PENYEGARAN JABATAN KAPOLSEK BANDAR HULUAN
Berdasarkan informasi mutasi:
Pejabat sebelumnya: Iptu Patar Banjarnahor, dimutasi menjadi Kasatsamapta Polres Toba.
Pejabat baru: AKP Hotmindo P. Siburian, sebelumnya menjabat Kasubbagstrajemen dan RB Bagren Polres Asahan.
Kami berharap pejabat yang baru dapat menjalankan amanah dengan profesional, tegas, humanis, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat.
PENYEGARAN JABATAN KAPOLSEK BOSAR MALIGAS
Berdasarkan informasi yang kami terima:
Pejabat sebelumnya: Iptu Sonni G. Silalahi, S.H., dimutasi menjadi Kasipropam Polres Simalungun.
Pejabat baru: A.M. Purba, S.Hi., M.H.
Kami menyampaikan selamat bertugas kepada Kapolsek Bosar Maligas yang baru. Besar harapan kami agar kepemimpinan yang baru membawa semangat pembenahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.
DASAR HUKUM DAN PENTINGNYA KESESUAIAN NOMENKLATUR
Kritik yang kami sampaikan bukanlah bentuk ketidaksukaan terhadap individu maupun pejabat tertentu. Ini merupakan bagian dari kepedulian terhadap tata kelola organisasi kepolisian yang profesional dan sesuai ketentuan.
Beberapa regulasi yang perlu menjadi perhatian antara lain:
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor beserta perubahannya.
Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan, sepanjang ketentuannya masih berlaku dan relevan.
Keputusan Kapolri Nomor Kep/23/X/2010 sebagaimana dirujuk dalam ketentuan nomenklatur dan titelatur organisasi.
Menurut kami, penempatan pejabat pada suatu jabatan harus mempertimbangkan tipe kesatuan, beban kerja, kompleksitas wilayah, tanggung jawab komando, serta ketentuan kepangkatan yang berlaku.
Bandar Huluan dan Bosar Maligas merupakan wilayah dengan aktivitas masyarakat, perkebunan, perdagangan, serta dinamika keamanan dan ketertiban yang membutuhkan kepemimpinan kepolisian yang kuat dan profesional.
Kami ingin menegaskan bahwa kritik terhadap institusi kepolisian bukan berarti memusuhi Polri.
Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dan bentuk kepedulian masyarakat agar institusi Polri semakin baik, profesional, transparan, serta bertanggung jawab.
Kami berharap Kapolsek Bandar Huluan dan Kapolsek Bosar Maligas yang baru mampu menjawab harapan masyarakat melalui penegakan hukum yang tidak tebang pilih, pemberantasan narkoba, pemberantasan perjudian, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat pergantian pejabat, tetapi tidak merasakan perubahan pelayanan dan penegakan hukum di lapangan.
MOTO KAPOLRI: POLISI BERSAMA MASYARAKAT
Kami berharap moto Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Polisi harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan rakyat, merespons pengaduan dengan cepat, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum tanpa membeda-bedakan status sosial maupun latar belakang masyarakat.
Keberhasilan Polri bukan hanya diukur dari banyaknya penindakan hukum, tetapi juga dari seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
HARAPAN KEPADA KAPOLDA SUMATERA UTARA
Kami berharap Kapolda Sumatera Utara terus membuka ruang kritik dan aspirasi masyarakat.
Sebab, kekuatan institusi Polri tidak hanya diukur dari kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan pelayanan yang diberikan.
Polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bukan menjadi institusi yang ditakuti, melainkan institusi yang dihormati karena integritas dan keadilannya.
Terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara atas perhatian terhadap aspirasi masyarakat.
Semoga langkah pembenahan organisasi ini menjadi awal semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya di Kabupaten Simalungun.
Kritik boleh keras, tetapi tujuannya harus tetap untuk perbaikan. Sebab, institusi yang besar adalah institusi yang tidak alergi terhadap kritik dan berani melakukan pembenahan.
(Tim-Red)
