Oleh: Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H.
Pemerhati Hukum, Sosial dan Masyarakat
Simalungun, Pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) pada Juni 2026 menjadi salah satu peristiwa hukum yang paling banyak menyita perhatian publik.
Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dinilai akan membawa dampak besar terhadap arah penegakan hukum, pelayanan masyarakat, serta hubungan antara negara dan warga negara di masa mendatang.
Sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan, Polri memegang peran sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Karena itu, setiap perubahan aturan yang mengatur kewenangan dan tata kelola kepolisian akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Bagi sebagian kalangan, revisi UU Polri merupakan langkah maju untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian.Namun bagi sebagian lainnya, perubahan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan potensi perluasan kewenangan aparat.
Penguatan Profesionalisme dan Pelayanan Publik Salah satu tujuan utama revisi UU Polri adalah memperkuat profesionalisme anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Dalam ketentuan yang berlaku, tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui revisi terbaru, pemerintah dan DPR berharap Polri semakin mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk meningkatnya kejahatan siber, kejahatan lintas negara,serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian juga menjadi fokus utama.Pendidikan dan pembinaan karier anggota diharapkan lebih mengedepankan profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hak Asasi Manusia Menjadi Sorotan
Salah satu aspek yang paling mendapat perhatian publik adalah bagaimana revisi UU Polri akan mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.Pasal 28 UU Polri secara tegas mewajibkan setiap anggota kepolisian untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.
Ketentuan tersebut menjadi sangat penting mengingat Polri memiliki kewenangan melakukan tindakan yang bersifat membatasi kebebasan seseorang, seperti penangkapan dan penahanan.Dalam negara hukum, kewenangan yang besar harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula.
Oleh sebab itu, setiap tindakan kepolisian harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.Masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau menempuh jalur hukum apabila merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penegakan hukum.
Diskresi Polisi: Dibutuhkan, Namun Harus Diawasi Salah satu ketentuan yang masih menjadi perdebatan adalah Pasal 18 UU Polri yang memberikan kewenangan diskresi kepada pejabat kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.
Dalam praktiknya, diskresi sangat dibutuhkan ketika aparat harus mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat, seperti mencegah kerusuhan,mengamankan korban bencana, atau mengatasi keadaan yang mengancam keselamatan masyarakat.
Namun kewenangan tersebut juga harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.Sejarah penegakan hukum menunjukkan bahwa sebagian sengketa hukum antara masyarakat dan aparat sering kali berawal dari perbedaan penafsiran terhadap penggunaan diskresi di lapangan.
Karena itu,transparansi dan pengawasan menjadi kunci utama agar diskresi tetap digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya.Perubahan Usia Pensiun dan Jabatan Sipil Revisi UU Polri juga mengatur perubahan usia pensiun anggota kepolisian serta membuka ruang bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan tertentu di luar institusi kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa pengalaman dan kompetensi anggota Polri yang telah lama bertugas dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga negara maupun pemerintahan.Namun tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan dan berkurangnya independensi birokrasi apabila batas antara jabatan sipil dan institusi kepolisian menjadi semakin tipis.
Perdebatan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, di mana setiap kebijakan publik harus terus dikritisi dan diawasi demi kepentingan bangsa.
Apa Dampaknya Bagi Masyarakat?
Bagi masyarakat luas, keberhasilan revisi UU Polri bukanlah semata-mata soal perubahan pasal atau struktur organisasi.
Yang paling penting adalah bagaimana aturan tersebut mampu menghadirkan rasa keadilan,kepastian hukum,dan perlindungan hak-hak warga negara.
Masyarakat berharap agar proses penangkapan,penahanan,penyidikan,dan penegakan hukum lainnya dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Di era keterbukaan informasi saat ini, kepercayaan publik menjadi modal utama bagi setiap institusi negara.Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Pengawasan Menjadi Kunci Revisi UU Polri pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memperkuat institusi kepolisian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun sebagus apa pun suatu undang-undang, keberhasilannya tetap ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan.Pengawasan internal yang kuat,pengawasan eksternal yang independen,peran aktif masyarakat,media massa,advokat,akademisi,serta lembaga peradilan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan sesuai koridor hukum.
Negara hukum tidak hanya membutuhkan aparat yang kuat, tetapi juga membutuhkan mekanisme kontrol yang kuat agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas.Menuju Kepolisian yang Modern dan Humanis Revisi UU Polri Tahun 2026 membawa harapan besar bagi lahirnya institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, dan humanis.
Di tengah berbagai tantangan keamanan dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks,Polri dituntut tidak hanya mampu menegakkan hukum,tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang adil,transparan,dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya,tujuan utama dari setiap pembaruan hukum haruslah mengarah pada satu hal, yaitu terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya memberikan kewenangan kepada negara, melainkan hukum yang mampu melindungi hak setiap warga negara secara seimbang dan berkeadilan.
Penulis: Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H.
Pemerhati Hukum, Sosial dan Masyarakat
Advokat dan Konsultan Hukum
