Simalungun – Tim Verifikasi data diduga bermain dalam penginputan dan Validasi warga miskin kecamatan bandar, sehingga bantuan pemerintah tidak merata dan tidak tepat sasaran. Minggu (21/05/2023).
Pantauan di lapangan banyak warga mengeluh dan iri dengan bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih kepada mereka warga miskin.
Salah satu warga yang tidak bersedia disebutkan namanya mengaku pada saat kunjungan dinas sosial kab. Simalungun di kantor lurah perdagangan III data mereka sudah diterima dinas Sosial kab. Simalungun, walau sampai saat ini tidak ada kejelasan dari data mereka.
“Data kami sudah dititipkan pada saat pertemuan di kantor lurah perdagangan III bang kepada Dinas Sosial kab. Simalungun melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) bernama Octo Sinaga, walaupun sampai sekarang belum ada kejelasannya,” Ucap warga perdagangan III yang tidak bersedia namanya disebutkan.
Kemudian Dinas Sosial melalui Kabid PFM saat dikonfirmasi melalui telepon whatsapp pribadinya terkait kejelasan data warga miskin mengatakan bahwa itu semua sesuai pendataan dari perangkat kelurahan / desa dan opratornya.
“Bang jangan lah aku yang ditekan bang, masalah data masyarakat miskin itu ditentukan oleh perangkat keluarahan / Desa dan oprator yang input data,”Kata Kabid PFM tersebut.
Selanjutnya beberapa warga di kelurahan perdagangan III mengatakan bahwa mereka yang sudah pernah mendapatkan bantuan pemerintah tidak pernah menerima lagi bantuan tersebut tanpa diketahui apa penyebabnya.
“Kami sudah pernah dapat sebelumnya pak, tetapi tiba – tiba gak pernah mendapatkan bantuan lagi dan kami gak tahu apa penyebabnya,” Ungkap beberapa warga tersebut dengan raut wajahnya yang kesal.
Denny selaku warga pasar 1B kelurahan perdagangan III mengaku pernah konfirmasi Kepala Lingkungan (Kepling) tempat domisilinya mempertanyakan bantuan pemerintah yang tidak disalurkan kepadanya lagi.
“Pada saat kepling saya jumpai terkait bantuan pemerintah yang sama sekali tidak tersalurkan lagi sama saya, kepling mengatakan bahwasanya semua data – data sudah diserahkan ke Dinas Sosial Kab. Simalungun dan keplingnya mengatakan semua data – data disaring oleh pihak Dinas Sosial,”Ucapnya sembari menirukan perkataan kepling tersebut.
Kemudian Inisial D. Sidabutar selaku warga berdomisili di Tanah Perjuangan kelurahan perdagangan III yang keadaannya sangat memprihatinkan mengatakan bahwa dirinya sudah pernah mendapatkan bantuan pemerintah, namun sempat stop selama tiga priode pembagian Bansos karena NIK KTP nya tidak Online dan setelah di Online kan oleh Disdukcapil Kab. Simalungun mereka tidak juga mendapatkan bantuan tersebut.
“Kami sudah pernah mendapatkan bantuan pemerintah namun sempat di stop selama tiga priode penyaluran bantuan pemerintah karena status NIK KTP saya tidak Online, setelah NIK KTP saya di Online kan oleh Disdukcapil saya dan Istri tidak menerima bantuan apapun. Apakah bantuan kami yang selama tiga priode pembagian Bansos kemarin dikembalikan..??, janganlah mempersulit kami Rakyat Miskin ini dan kami Lansia dan tidak berpenghasilan tetap,”Terangnya D. Sidabutar dengan tegas.
D Sidabutar juga berharap kepada pemerintah untuk turun mengecek kinerja Tim Verifikasi data dan Validasi warga miskin seperti mereka dan lainnya yang seharusnya layak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut.
“Kami berharap kepada pemerintah untuk turun mengecek kinerja Tim Verifikasi data dan Validasi warga miskin diduga terkesan bermain data yang membuat kami tidak menerima bantuan apapun dari program pemerintah, kami sudah Lansia dan Tidak berpenghasilan tetap,”Harapan D. Sidabutar kepada pemerintah.
Adapun Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Sangat disayangkan dari beberapa program pemerintah yang sudah diterapkan untuk tepat sasaran masih banyak tidak dirasakan oleh warga miskin.
Parahnya lagi berdasarkan dari beberapa narasumber yang namanya tidak mau disebutkan mengagtakan bahwa masih banyak warga yang kehidupannya berkecukupan seperti memiliki kendaran roda 4 mendapatkan bantuan pemerintah.
Ketua PPWI Simalungun Mhd. Aliaman Sinaga mengatakan Agar bantuan tepat sasaran pemerintah pusat hingga ke desa harus benar-benar melakukan monitoring/kunjungan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan.
“Agar bantuan tepat sasaran pemerintah pusat hingga ke desa harus benar – benar dilakukan monitoring / kunjungan langsung kepada masyarakat yang layak menerima bantuan.
Selain itu, Untuk tingkat pemerintahan desa /kelurahan lihat dan data warga yang benar-benar membutuhkan bantuan itu, jangan hanya kerabat, keluarga dekat, tim sukses dari pemerintahan desa / kelurahan saja yang mendapatkan bantuan tersebut, karena bantuan ini murni untuk masyarakat yang butuh bantuan, bukan untuk masyarakat yang sudah berkecukupan,”Ungkap Tegas Ketua PPWI Kab. Simalungun tersebut.(Red.JL)
Catatan redaksi ;
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
