Keterangan photo:Mobil yang membawa pasien Gawat Darurat yang berhenti di Depan pintu masuk ruangan IGD
SIMALUNGUN – Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan masyarakat setelah muncul dugaan penolakan terhadap seorang pasien yang dibawa menggunakan mobil pikap Mitsubishi L300, Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 08.30 WIB.
Berdasarkan informasi dan kronologi yang diterima Persatuan Wartawan Simalungun (PWS), pasien tersebut tiba di RSUD Perdagangan dengan harapan mendapatkan pertolongan medis. Namun, pasien disebut belum mendapatkan pelayanan medis dan masih berada di atas mobil pikap di depan pintu IGD.
Salah seorang petugas RSUD Perdagangan disebut keluar menemui pasien dan menyampaikan bahwa rumah sakit tidak memiliki tempat tidur (bed) untuk menerima pasien tersebut.
Bahkan, petugas tersebut disebut menyarankan keluarga pasien agar membawa pasien ke RSUD Bidadari dengan alasan fasilitas dan peralatan kesehatan di rumah sakit tersebut lebih lengkap.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya sekaligus kekecewaan di tengah masyarakat.
PWS: KEKURANGAN BED BUKAN ALASAN UNTUK MENGABAIKAN PERTOLONGAN DARURAT
Persatuan Wartawan Simalungun (PWS) menilai informasi tersebut harus segera ditelusuri secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Dinas Kesehatan.
Jika benar pasien datang dalam kondisi gawat darurat, semestinya petugas IGD terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal dan triase untuk mengetahui tingkat kegawatdaruratan pasien.
Apabila kapasitas tempat tidur maupun fasilitas medis tidak memungkinkan, rumah sakit tetap harus melakukan penanganan awal dan stabilisasi sesuai kemampuan pelayanan sebelum melakukan rujukan secara aman dan terkoordinasi.
Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan medis justru dipulangkan atau diarahkan ke rumah sakit lain tanpa terlebih dahulu memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang semestinya.
Rumah sakit pemerintah dibangun menggunakan anggaran negara dan daerah. Karena itu, kepentingan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
PWS INGATKAN ATURAN HUKUM PELAYANAN GAWAT DARURAT
PWS mengingatkan bahwa kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Di antaranya:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 189 ayat (1).
Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien.
Rumah sakit juga berkewajiban memberikan pelayanan gawat darurat sesuai kemampuan pelayanannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 836.Dalam penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, rumah sakit wajib melaksanakan pelayanan melalui instalasi gawat darurat berupa:
Triase atau pemeriksaan untuk menentukan tingkat kegawatdaruratan pasien.
Tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.
Ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien gawat darurat, meminta uang muka, dan mendahulukan urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
Peraturan ini mengatur kriteria kegawatdaruratan, sistem penanganan, serta kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan tindakan medis segera.
Dengan demikian, apabila dugaan penolakan tersebut terbukti terjadi terhadap pasien yang memenuhi kriteria gawat darurat tanpa dilakukan pemeriksaan, pertolongan awal, maupun stabilisasi yang semestinya, maka persoalan ini patut diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
PWS DESAK BUPATI DAN DINAS KESEHATAN TURUN TANGAN
Atas kejadian tersebut, PWS meminta Bupati Simalungun dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun segera melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD Perdagangan, khususnya Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan.
PWS meminta beberapa hal:
Memeriksa kronologi dugaan penolakan pasien di depan IGD pada Rabu, 11 November 2026.
Memeriksa rekaman CCTV rumah sakit pada pukul 08.00–09.00 WIB.Meminta penjelasan petugas IGD yang menemui pasien.
Memeriksa apakah pasien telah menjalani triase dan mendapatkan tindakan medis awal.
Mengevaluasi kesiapan tempat tidur, tenaga medis, serta fasilitas pelayanan IGD.
Memeriksa sistem rujukan pasien apabila kapasitas rumah sakit tidak memungkinkan.
Melakukan evaluasi terhadap Direktur dan Kabid Pelayanan apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
PWS juga meminta agar persoalan ini tidak dianggap sebagai persoalan biasa. Pelayanan kesehatan menyangkut keselamatan manusia, bukan sekadar persoalan administrasi maupun ketersediaan tempat tidur.
JANGAN SAMPAI MASYARAKAT KEHILANGAN KEPERCAYAAN
PWS menegaskan bahwa masyarakat Perdagangan dan sekitarnya membutuhkan rumah sakit daerah yang mampu memberikan pelayanan cepat, profesional, dan mengutamakan keselamatan pasien.
Jangan sampai masyarakat yang datang mencari pertolongan justru mendapatkan jawaban bahwa tidak tersedia tempat tidur, tanpa terlebih dahulu memperoleh pemeriksaan dan pertolongan medis.
PWS meminta Bupati Simalungun tidak hanya menerima laporan dari jajaran manajemen rumah sakit, tetapi juga melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta lapangan, keterangan keluarga pasien, rekaman CCTV, serta catatan pelayanan IGD.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar pelayanan maupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah sakit, PWS meminta pemerintah daerah mengambil tindakan pembinaan maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Keselamatan pasien harus menjadi prioritas. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri ketika sedang membutuhkan pertolongan medis.
Persatuan Wartawan Simalungun (PWS)
Catatan: PWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Direktur RSUD Perdagangan, Kepala Bidang Pelayanan, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Hingga berita ini di publikasikan Kepala Dinas Kesehatan Simalungun dan Direktur RSUD Perdagangan belum memberikan klarifikasi atas penolakan pasien yang gawat darurat tanpa memberikan pelayanan terlebih dahulu.
(Tim-Red)
