SUMATERA UTARA – Kantor Hukum Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H. & Rekan, selaku kuasa hukum sekaligus penasihat hukum seorang pekerja berinisial K, menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami kliennya tanpa disertai pemberian kompensasi maupun penjelasan yang layak dari pihak perusahaan.
Berdasarkan keterangan klien, pekerja berinisial K mulai bekerja pada tanggal 20 April 2026 dan menjalankan pekerjaannya hingga 24 Oktober 2026.
Namun, menurut pengakuan klien, setelah menyelesaikan pekerjaan pada hari tersebut, dirinya justru menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja melalui aplikasi WhatsApp. Pemberitahuan itu disebut diberikan tanpa adanya komunikasi atau pembicaraan sebelumnya antara pekerja dengan pihak perusahaan.
Lebih lanjut, klien menyampaikan bahwa selama bekerja dirinya tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta kepesertaan BPJS Kesehatan.
Klien juga menyampaikan adanya keterkaitan hubungan kerja antara PT Gibran dengan PT Treenergy. Bahkan, menurut informasi yang diterima, PT Gibran diduga menjalankan kegiatan operasional di balik PT Treenergy. Informasi mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab kedua perusahaan tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak terkait.
Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H., selaku kuasa hukum dan penasihat hukum pekerja berinisial K, menyampaikan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
“Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja. Apabila benar terjadi pemutusan hubungan kerja, maka harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pekerja, termasuk hak atas uang kompensasi atau hak akibat PHK sesuai status dan masa kerjanya, wajib diperhitungkan dan diselesaikan.”
Pihaknya juga menegaskan bahwa penggunaan pesan WhatsApp sebagai sarana pemberitahuan PHK tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan untuk memenuhi prosedur dan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.
KANTOR HUKUM MINTA KLARIFIKASI DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
Atas persoalan tersebut, Kantor Hukum Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H. & Rekan meminta:
1. PT Gibran dan PT Treenergy memberikan klarifikasi resmi mengenai status hubungan kerja klien.
2. Perusahaan menjelaskan dasar dan prosedur pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja berinisial K.
3. Perusahaan melakukan perhitungan dan pembayaran seluruh hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Memberikan penjelasan terkait dugaan tidak adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
5. Menjelaskan hubungan hukum, kedudukan, serta tanggung jawab masing-masing perusahaan terhadap pekerja yang bersangkutan.
Pihak Kantor Hukum juga meminta Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
JANGAN ABAIKAN HAK PEKERJA!
“Perusahaan boleh melakukan kebijakan terhadap tenaga kerjanya, tetapi kebijakan tersebut harus tunduk pada hukum. Jangan sampai pekerja hanya dibutuhkan ketika tenaganya diperlukan, tetapi ketika hubungan kerja berakhir, hak-haknya justru diabaikan.”
Kantor Hukum Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H. & Rekan menegaskan akan menempuh langkah hukum dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila tidak terdapat penyelesaian secara baik dan sesuai ketentuan hukum.
Hukum ketenagakerjaan bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan perlindungan nyata terhadap hak dan martabat setiap pekerja.
Narasumber:
Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H.
Kuasa Hukum dan Penasihat Hukum Pekerja Berinisial K
Kantor Hukum Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, S.H. & Rekan
