Foto bukti pelaporan polisi
ASAHAN – Penanganan perkara dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) yang tengah didalami Unit Reskrim Polsek Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, kini berbuntut panjang. Seorang anak berusia 15 tahun berinisial A.H.P., warga Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, diduga mengalami tekanan mental dan psikologis setelah namanya dikaitkan dengan dugaan kehilangan uang dan perhiasan milik tetangganya.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah keluarga melalui kuasa hukumnya, Ali Nasution, S.H., dan Feri Firnanda, S.H., mengungkapkan bahwa A.H.P. sempat mengalami ketakutan, jatuh sakit, bahkan disebut tidak berani pergi ke sekolah akibat isu dan tuduhan yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya.
Ironisnya, anak yang masih berusia 15 tahun tersebut kini harus berhadapan dengan proses pemeriksaan kepolisian sebagai saksi, sementara menurut keterangan keluarga, sebelumnya A.H.P. belum pernah dimintai klarifikasi secara langsung terkait dugaan perkara tersebut.
Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/49/XI/2026/Reskrim, A.H.P. diminta hadir pada Rabu, 18 November 2026, pukul 11.00 WIB, di Ruangan Unit Reskrim Polsek Sei Kepayang untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah penyidik telah mendalami seluruh fakta secara objektif? Apa dasar mengaitkan seorang anak dengan dugaan pencurian? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila tuduhan yang belum terbukti justru berdampak terhadap psikologis serta masa depan anak?
DIKAITKAN DENGAN KEHILANGAN LEBIH DARI RP90 JUTA, KUASA HUKUM PERTANYAKAN BUKTI
Kuasa hukum keluarga mengungkapkan, A.H.P. sempat berada dalam kondisi tertekan setelah namanya dikaitkan dengan dugaan kehilangan uang dan perhiasan milik tetangganya, yang disebut sebagai pelapor berinisial A.M.H.
Nilai kerugian yang diklaim pelapor disebut mencapai lebih dari Rp90 juta.
Namun, menurut Ali Nasution, S.H., dan Feri Firnanda, S.H., hingga saat ini pihak keluarga mempertanyakan bukti yang secara langsung menunjukkan A.H.P. sebagai pihak yang diduga terlibat mengambil uang maupun perhiasan tersebut.
“Anak itu mengaku ketakutan dan sempat sakit akibat tekanan mental dan psikologis. Isu yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya membuat anak tersebut merasa tertekan. Dalam posisi seperti itu, seorang anak sangat rentan secara psikologis, terlebih ketika berhadapan dengan tekanan dari orang-orang dewasa,” ungkap Ali Nasution, S.H., didampingi koleganya Feri Firnanda, S.H.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (19/11/2026), setelah kuasa hukum selesai mendampingi A.H.P. dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Ruangan Unit Reskrim Polsek Sei Kepayang.
Kuasa hukum menegaskan bahwa tuduhan kehilangan uang dalam jumlah besar harus dibuktikan melalui fakta, bukan sekadar isu yang berkembang di masyarakat.
“Jangan sampai seorang anak menjadi sasaran tuduhan hanya karena isu yang beredar. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Tetapi harus jelas apa buktinya dan apa hubungan anak ini dengan peristiwa yang dilaporkan,” tegas pihak kuasa hukum.
ISU DARURAT PENCURIAN DI FACEBOOK MEMICU POLEMIK DI DUSUN III SEI APUNG JAYA
Kasus ini sebelumnya menjadi perbincangan warga Dusun III, Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, setelah muncul unggahan di media sosial Facebook dari akun bernama Hasibuan yang menyebut adanya kondisi “darurat pencurian” di wilayah tersebut.
Dalam unggahan tersebut, disebutkan adanya kehilangan uang yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Sei Kepayang.
Namun, persoalan berkembang di tengah masyarakat. Nama A.H.P. kemudian disebut-sebut dalam berbagai isu yang beredar di lingkungan tempat tinggalnya maupun media sosial.
Keluarga menilai perkembangan isu tersebut telah merugikan anak mereka. Sebab, tuduhan yang belum dibuktikan melalui proses hukum justru berkembang menjadi penilaian negatif di tengah masyarakat.
Kuasa hukum mengingatkan bahwa laporan kehilangan tidak serta-merta membuktikan seseorang sebagai pelaku. Demikian pula isu yang beredar di media sosial tidak dapat dijadikan pengganti proses pembuktian hukum.
DIDUGA DIEJEK DAN DISEBUT “MALING”, ANAK 15 TAHUN TAKUT PERGI SEKOLAH
Dampak yang paling mengkhawatirkan, menurut keterangan keluarga dan kuasa hukum, A.H.P. disebut kerap mendapatkan ejekan hingga dituduh sebagai “maling” di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolahnya.
Akibat situasi tersebut, anak berusia 15 tahun itu dikabarkan mulai takut pergi ke sekolah.
“Orang tua sangat keberatan karena tuduhan dan isu yang dialamatkan kepada anaknya telah berdampak terhadap kondisi psikologis dan kesehatannya. Sekarang anaknya takut pergi ke sekolah. Ini bukan persoalan ringan karena menyangkut mental, pendidikan, dan masa depan seorang anak,” ungkap kuasa hukum.
Ali Nasution, S.H. juga menjelaskan bahwa orang tua A.H.P. sebelumnya tidak pernah mencurigai adanya persoalan kehilangan maupun dugaan pencurian yang dilaporkan A.M.H.
Namun, setelah berbagai isu dan tuduhan mulai diarahkan kepada anaknya, keluarga merasa dirugikan dan keberatan atas dampak yang ditimbulkan.
Pihak keluarga menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak anak serta menghentikan berkembangnya tuduhan yang belum terbukti.
UNGGAHAN TIKTOK, UANG, GELANG DAN SANDAL IKUT DIPERTANYAKAN
Selain isu kehilangan uang dan perhiasan, kuasa hukum juga mempertanyakan informasi mengenai sejumlah unggahan media sosial yang disebut-sebut dikaitkan dengan A.H.P.
Di antaranya video TikTok melalui akun teman bernama 13_june_201 yang memperlihatkan A.H.P. mengenakan gelang.
Kemudian unggahan WhatsApp Story berupa foto uang yang disertai kertas kecil bergambar kendaraan truk dan mobil pikap serta tulisan “AHOK”.
A.H.P. juga disebut pernah mengunggah foto sepasang sandal berwarna hitam dengan lis merah yang menurut keterangan keluarga merupakan milik seseorang bernama Mira.
Bahkan, dalam komunikasi dengan Mira, A.H.P. disebut sempat menanyakan harga sandal tersebut.
Namun, seluruh informasi itu tetap membutuhkan pendalaman dan pembuktian. Tidak ada alasan untuk langsung menyimpulkan seseorang terlibat dalam tindak pidana hanya berdasarkan foto, unggahan, maupun komunikasi di media sosial.
Kuasa hukum meminta penyidik menguji relevansi seluruh informasi tersebut dengan peristiwa kehilangan yang dilaporkan.
KUASA HUKUM AKAN ADUKAN KE UNIT PPA POLRES ASAHAN
Melihat dampak yang disebut telah dialami A.H.P., Ali Nasution, S.H., bersama Feri Firnanda, S.H., menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Asahan.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta perlindungan serta memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
Kuasa hukum menilai perlindungan terhadap anak tidak boleh hanya menjadi formalitas. Anak yang masih berusia 15 tahun harus mendapatkan perlakuan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi dirinya.
Mereka juga meminta agar proses klarifikasi dan pemeriksaan dilakukan secara objektif, tanpa intimidasi, tekanan, maupun perlakuan yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perlindungan anak harus menjadi perhatian dalam penanganan perkara yang melibatkan anak.
LIMA PERTANYAAN UNTUK POLSEK SEI KEPAYANG
Atas polemik tersebut, kuasa hukum meminta Kapolsek Sei Kepayang dan Unit Reskrim memberikan penjelasan secara terbuka:
1. Apa dasar dan pertimbangan penyidik mengaitkan A.H.P. dengan perkara dugaan pencurian?
2. Mengapa menurut keterangan keluarga, sebelum surat panggilan diterbitkan belum pernah dilakukan klarifikasi langsung terhadap anak tersebut?
3. Apa relevansi unggahan media sosial, foto gelang, uang, kendaraan, dan sandal dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan?
4. Apakah klaim kerugian lebih dari Rp90 juta telah didukung bukti kepemilikan, rincian barang, serta bukti kehilangan yang dapat dipertanggungjawabkan?
5. Bagaimana penyidik memastikan hak dan perlindungan psikologis A.H.P. sebagai anak selama proses pemeriksaan?
JANGAN BIARKAN ISU MENGHANCURKAN MASA DEPAN ANAK
Ali Nasution, S.H. dan Feri Firnanda, S.H. menegaskan bahwa pihak keluarga tetap menghormati proses hukum dan tidak bermaksud menghalangi penyelidikan maupun penyidikan kepolisian.
Namun, mereka meminta agar persoalan ini ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Jangan sampai anak yang masih berusia 15 tahun harus menanggung beban sosial dan psikologis akibat tuduhan yang belum terbukti. Kami akan mengawal hak-hak anak ini, termasuk menempuh langkah hukum melalui Unit PPA Polres Asahan. Penegakan hukum harus mencari kebenaran, bukan membiarkan isu berkembang hingga merusak masa depan seorang anak,” tegas kuasa hukum.
Kini, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut dugaan kehilangan uang dan perhiasan, tetapi juga menyangkut perlindungan seorang anak yang disebut mengalami tekanan akibat isu dan tuduhan di lingkungan sosialnya.
JANGAN SAMPAI SEORANG ANAK MENJADI KORBAN DUA KALI: PERTAMA KARENA TUDUHAN YANG BELUM TERBUKTI, KEDUA KARENA DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS YANG HARUS DITANGGUNGNYA.
Publik kini menunggu penjelasan Polsek Sei Kepayang mengenai konstruksi perkara dan dasar pemanggilan A.H.P., sekaligus menunggu langkah perlindungan terhadap anak tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Sei Kepayang maupun pelapor belum memberikan keterangan resmi mengenai keberatan yang disampaikan keluarga dan kuasa hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak demi menjaga keberimbangan pemberitaan.








