Palopo – Kota Palopo kembali menjadi sorotan publik. Sederet dugaan korupsi dalam proyek-proyek pemerintah yang melibatkan anggaran miliaran rupiah telah dilaporkan, memunculkan kekecewaan dan tuntutan keadilan dari masyarakat. (11/1/2025)
*Proyek-Proyek Besar yang Bermasalah*
Sejumlah proyek dengan anggaran fantastis di Kota Palopo diduga bermasalah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Berikut adalah beberapa proyek yang menjadi sorotan:
1. Pembangunan Menara Payung dan Pusat Kuliner
Proyek senilai Rp92 miliar ini dikerjakan oleh PT Kanza Sejahtera. Namun, hasilnya dinilai buruk, dengan temuan keretakan pada dinding bangunan dan kemiringan menara yang berpotensi membahayakan.
2. Kolam Renang Swimbath
Proyek ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp6 miliar yang dikerjakan oleh CV Momox. Namun, penggunaannya tidak jelas, dan sejumlah item tidak sesuai spesifikasi.
3. Sirkuit Ratona Motorsport
Proyek senilai Rp49,3 miliar ini disebut tidak sesuai perencanaan, termasuk fasilitas seperti lampu penerangan yang tidak memenuhi standar.
4. Dana COVID-19
Anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp39 miliar lebih menjadi sorotan karena minimnya transparansi dan dugaan penyalahgunaan. Rekening atas nama “ASN Peduli COVID” juga dipertanyakan.
5. Program Kripik Zaro
Program ini menghabiskan anggaran Rp14 miliar dengan klaim untuk mendukung produksi lokal. Namun, produksinya hanya berjalan kurang dari setahun, mengakibatkan kerugian besar pada Perusda Kota Palopo.
*Revitalisasi dan Infrastruktur Mangkrak*
Tidak hanya itu, revitalisasi Lapangan Pancasila senilai Rp9 miliar dan pembangunan talud di beberapa lokasi dengan anggaran Rp4 miliar hingga Rp8 miliar juga diduga tidak sesuai spesifikasi. Beberapa proyek bahkan berhenti di tengah jalan, menyisakan kerusakan lingkungan yang parah.
*Pelanggaran Perizinan dan Lingkungan*
Bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai dan hutan mangrove tanpa izin resmi juga menjadi perhatian. Aktivis lingkungan menilai ada pelanggaran besar yang melibatkan dinas terkait.
*Tuntutan Keadilan*
Masyarakat dan aktivis mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti dugaan kasus ini. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini adalah ujian besar bagi aparat untuk membuktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan,” ujar salah seorang aktivis.
*PR Besar bagi Pemerintah dan Penegak Hukum*
Beragam kasus ini menjadi cerminan buruknya pengelolaan anggaran dan pengawasan proyek di Kota Palopo. Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk mengusut tuntas, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi “budaya” di pemerintahan.
Kota Palopo kini dihadapkan pada tantangan besar untuk membersihkan nama baiknya dan memberikan jawaban atas pertanyaan publik: Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan? (Tim/Red)
Sumber : DPN PPWI Jakarta
Catatan Redaksi :
Apabila ada pihak pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email media Jalurlangit.id, terimakasih.
