Foto : Literasi pengusaha Gani di pelataran perpustakaan jl. Rajamin Purba Sh, Kec. Bandar, Kab. Simalungun.
Simalungun, Sejak awal Pemerintahan Kabupaten Simalungun dibawah kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga – Zonny Waldi atau lebih paforit disebut RHS-ZW yang notabene menggembar gemborkan perogram Rakyat Harus Sejahtera ternyata merupakan pembohongan publik alias pembodohan terhadap warga Kabupaten Simalungum yang hidup dibawah garis sejahtera.
Terlusur salah satu program kerja dimasa kepemimpinan RHS &ZW, yang paling mencolok dimata masyarakat bahwa pada Pilkada tahun 2020 yang lalu perogram RHS-ZW tentang KartuSikerja yang dinilai banyak kalangan SAKTI saat Pilkada untuk mencari simpati masyarakat , akan tetapi MANDUL setelah dilantik, meskipun ada sebahagian kelompok UMKM yang mendapatkan bantuan dari KartuSikerja, namun jumlahnya tidak dan belum sebanding dengan Jumlah KartuSikerja yang dibagikan kepada masyarakat saat menjelang Pilkada tahun 2020 yang lalu, lagi pula yang mendapatkan bantuan dari perogram KartuSikerja hanya kelompok-kelompok yang terskesan ada kedekatan dengan orang-orang dekat bupati semata.
Sebagai contoh lagi tentang keberadaan Pusat Jajanan Nusantara LITERASI yang berlokasi di Halaman gedung Perpustakaan Kabupaten Simalungun, tepat di jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun, yang notabene menempati tapak tanah milik Pemerintah Kabupaten Simalungun tersebut, terkesan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal ini Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, lebih berpihak kepada para pengusaha daripada masyarakat Pra Sejahtera alias wong cilik.
Betapa tidak, dari hasil penelusuran investigasi dilapangan, diperoleh informasi konon halaman Gedung Perpustakaan tersebut DISEWAKAN kepada salah seorang pengusaha Kafe Tashya dimana pengusaha tersebut sudah memiliki usaha diberbagai tempat yang ada di Kecamatan Pematang Bandar dan Kecamatan Bandar. Untuk di Kwcamatan Bandar penggunaan literasi perpustakaan, pengusaha sukses merogoh kocek untuk uang sewa tapak tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam kurun waktu 5 tahun, dengan model bangunan tampak terlihat terbuat kerangka Baja Ringan beratapkan Seng tersebut ditanggung oleh penyewa sendiri.
Hal tersebut dibenarkan oleh pemilik usaha Pusat Jajanan Nusantara Literasi bapak Gandi baru baru ini saat dihubungi wartawan melalui sambungan telephon WhatsApp nya di nomor +62 812-6285-5XXX dengan mengatakan “itu saya sewa pak, dan saya sudah transfer dananya sebesar seratus juta pak untk lima tahun ke bagian keuangan Pemkab Simalungun, kita ada bukti trasfernya pak, dan untuk bangunannya kita biaya sendiri itu pak sekira seratus juta lebih,” kata Gandi kepada wartawan.
Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Simalungun saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon aplikasi WhatsApp nya dinomor +62 853-7253-3XXX membenarkan hal adanya sewa halaman gedung Perpustakaan Kabupaten Simalungun tersebut oleh salah seorang pengusaha melalui bagian pendapatan dan keuangan Daerah Kabupaten Simalungun.
Menyoroti hal tersebut, Ketua DPW Lembaga KAMPUD Sumatera Utara Mhd Aliaman H Sinaga SH kepada wartawan menyebutkan kepemimpinan RHS-ZW Disimalungun tentang kesejahteraan rakyat Simalungun tidak berjalan sesuai dengan program yang diharapkan masyarakat Disimalungun.
“disini jelas kita lihat bahwa pemerintahan Kabupaten Simalungun dimasa kepemimpinan RHS-ZW, yang mana selalu menggembar gemborkan perogram Rakyat Harus Sejahtera, dengan mengobral KartuSikerja pada saat kampanye Pilkada 2020 yang lalu itu, dapat dikategorikan pembohongan publik, pasalnya jelas terlihat hingga saat ini yang disebut sebut Rakyat Harus Sejahtera, sesuai dengan pandangan kami, itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan bupati RHS,” ucapnya.
Pembuktian gedung Perpusatakan yang dibangun belum efisien peruntukannya dan fungsinya, hal itu terlihat maraknya handphone Android yang dapat mengakses apa saja sehingga kurangnya minat masyarakat untuk membaca di gedung tersebut. “bahwa gedung perpustakaan yang dibangun dengan jumlah pagi anggaran yang cukup fantastis sebesar lebih dari Rp 9 Milyar, untuk tahun anggaran 2023 tersebut, pemanfaatannya sangat-sangat tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan, bahwa minat baca masyarakat juga tidak ada sama sekali, baik anak anak sekolah maupun masyarakat umum,” jelas Mhd. Aliaman H. Sinaga, SH.
Menurutnya, tambah Aliaman Sinaga disekolah sekolah sudah memiliki taman baca, gedung perpustakaan yang dibangun hanya berfungsi untuk menyimpan buku dan mensejahterakan pengusaha,bukan rakyat Simalungun “saya kira pembangunan gedung perpustakaan ini sebelumnya digodok melalui suatu plyning atau pengkajian secara ilmiyah, sebab saat ini perogram sudah berjalan jika, untuk anak anak sekolah sudah memiliki taman bacaan disekolah masing masing, ini sesuai dengan perogram dana BOS, lagi pula diera moderen saat ini sudah sistim android, dimana anak sekolah sudah bisa baca sesuatu yang dicarinya melalui di android masing masing dengan membuka geogle, nah untuk orang dewasa juga sama,, jadi pemanfaat gedung perpustakaan itu dibangun hanya untuk menyimpan buku dan memajukan pengusaha-pengusaha, sehingga terkesan penghamburan anggaran”, ucap Aliaman Sinaga.
Nah sekarang ditambah lagi bukti
“halaman gedung perpustakaan itu dinikmati oleh pengusaha bukan oleh masyarakat, kan alangkah baiknya jika halaman perpustakaan itu dibangun kios oleh Pemkab Simalungun, dimana bangunan kios kios tersebut disewakan kepada masyarakat ekonomi kelas bawah untuk berjualan yang setiap kiosnya hanya menjual satu jenis jajanan makanan atau minuman, atau kita namakan lokasi tersebut PUJASERA yang artinya Pusat Jajanan Selera Rakyat, bukan seperti saat ini pengusaha yang sudah mapan yang menikmatinya,” tegas Aliaman Sinaga.
Dengan program yang salah, berdasarkan keterangan sampel masyarakat di kecamatan Bandar, literasi Perpustakaan dan pemagaran keliling pajak inpres, hal yang menjadi pemicu kurang simpatinya masyarakat dengan RHS & Azi pada periode pilkada Bupati dan wakil Bupati Simalungun, yang lalu.
Menurutnya lagi “disini dapat kita lihat bahwa perogram kerja Pemkab Simalungun dibawah kepemimpinan RHS-ZW selama kurang lebih tiga setengah tahun jelas tidak melalui suatu pelyning yang bagus, atau perencanaan yang matang oleh tim-tim ahli, bahkan terlihat jelas bahwa perogram kerja selama tiga setengah tahun hanya semata perogramnya RHS, bukan perogram mereka berdua RHS-ZW, bahkan informasi yang kita dapatkan lagi, RHS selalu mengatakan dalam pidatonya bahwa kinerja Pemkab Simalungun selama ini adalah ‘One Man Show’ alias tidak melibatkan ZW selaku wakil bupati.
Harapan kami, untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2024 dalam pilkada yang lalu, agar benar-benar pro rakyat cilik, jalankan program kerja dengan benar-benar hanya untuk membantu rakyat, berantas pungli dikalangan jajaran instansi pemkab Simalungun, majukan UMKM wong cilik,”, harap pemuda asli kelahiran Kecamatan Bandar kepada Bupati dan wakil terpilih di Simalungun.
(Tim-Red)
Catatan Redaksi :
Apabila ada pihak pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email media Jalurlangit.id, terimakasih.
