Jakarta – The Habibie Center (THC) baru selesai menyelenggarakan Habibie Democracy Forum (HDF) kedua, yaitu pada 12-13 November 2024, bertempat di Hotel Le Meridian Jakarta. Salah satu topik diskusi panel dalam HDF 2024 ini adalah “Mewujudkan Kebijakan Inklusif: Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Krisis Iklim dan Percepatan Transisi Energi.”
Diskusi tersebut bertujuan untuk menggali peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebijakan transisi energi yang berkeadilan.
Diskusi dibuka dan dimoderasi Julia Novrita, Direktur Program dan Pengembangan THC, yang menekankan komitmen THC dalam mendorong demokratisasi di sektor energi.
“Transisi energi harus dilakukan secara demokratis di tengah urgensi untuk menangani perubahan iklim guna memastikan seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok marjinal mendapatkan manfaat dari transisi energi,” kata Julia dalam pembukaannya.
Sementara itu, Agus Puji Prasetyono, Anggota Dewan Energi Nasional, menyampaikan bahwa energi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Energi harus _affordable, accessible_ , dan _available_ bagi seluruh masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua,” tuturnya.
Ia menyampaikan rencana ke depan bahwa jangkauan distribusi energi terbarukan akan diperluas hingga ke daerah terpencil, sehingga ekonomi masyarakat akan tumbuh.
Pada forum yang sama, menurut Chandra Sugarda, pengamat gender, dalam transisi energi, perempuan sering kali tidak mendapatkan akses setara terhadap teknologi energi terbarukan atau kesempatan kerja dan pelatihan di bidang ini.
Akibatnya, perempuan memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dalam ekonomi hijau yang berkembang, terutama di wilayah pedesaan. “Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mempercepat pengarusutamaan gender di dalam transisi energi adalah pengumpulan data terpilah dengan mempertimbangkan aspek demografis yang detail,” tambahnya.
Sesi diskusi panel juga diisi Anisa Azizah, Senior Advisory Associate ANGIN Group; dan Gita Syahrani, Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi; yang membahas pentingnya transisi energi yang menguatkan pelaku usaha kecil dan _start-up_ (perusahaan rintisan). Mereka menekankan pentingnya keterlibatan aktif _start-up_ dalam transisi energi, termasuk menghubungkan distribusi energi bersih ke pelaku usaha yang bergerak di sektor keanekaragaman hayati untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
Para panelis bersepakat bahwa aspek-aspek keadilan sosial mesti diperhatikan dalam transisi energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat ketahanan energi Indonesia. (*)
